Sumenep, Kroscek.net– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperkuat pembinaan pembentukan produk hukum daerah melalui Surat Edaran (SE) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/3/013/2026 tertanggal 17 September 2026 tentang Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Bambang Suyitno menjelaskan, SE tersebut mengatur penyesuaian tahapan pembentukan produk hukum daerah, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup).
“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, memastikan kesesuaian materi muatan dengan kewenangan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan proses pembentukan regulasi yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Menurut Bambang, penguatan dimulai sejak tahap perencanaan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa wajib menyampaikan usulan judul Raperda maupun Raperbup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
“Usulan harus dilengkapi penjelasan tertulis mengenai pokok pikiran, materi muatan, dan urgensi pembentukan regulasi,” jelasnya.
Selanjutnya, pada tahap pencermatan, Bagian Hukum bersama OPD pemrakarsa akan melakukan pencermatan terhadap Raperda dan Raperbup. Hasil pencermatan wajib ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala OPD pemrakarsa sesuai jenis dan inisiatif rancangan regulasi.
Dalam proses penyusunan, OPD maupun DPRD Kabupaten Sumenep juga diwajibkan melakukan konsultasi substantif kepada perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi materi muatan rancangan regulasi.
“Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan, penguatan, serta penegasan mengenai kewenangan daerah dan kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan,” tambah Bambang.
SE tersebut juga menegaskan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah wajib melalui tahapan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk Raperda, dokumen yang wajib disiapkan meliputi surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, Propemperda, hasil pencermatan, hasil pembicaraan tingkat I, surat selesai pengharmonisasian dan hasil analisis konsepsi dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, hasil konsultasi substantif tertulis, dokumen Raperda yang telah diparaf koordinasi, serta matriks Raperda.
Sementara untuk Raperbup, dokumen yang diperlukan meliputi surat permohonan fasilitasi, dokumen perencanaan, surat selesai pengharmonisasian dan hasil analisis konsepsi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur, hasil konsultasi substantif tertulis, hasil pencermatan, dokumen Raperbup yang telah diparaf koordinasi, serta matriks Raperbup.
Dengan penguatan tahapan tersebut, Pemkab Sumenep berharap pembentukan produk hukum daerah menjadi lebih terarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meminimalkan potensi permasalahan sejak penyusunan hingga penetapan regulasi. (*)
