Sumemep, Kroscek.id- Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, Jawa Timur, Ahmad Juhairi mendukung usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tentang pembangunan Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di Kepulauan Masalembu.
Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat, terutama nelayan yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Anggota DPRD Sumenep Komisi I, Ahmad Juhairi menilai, pembangunan Pos TNI AL merupakan kebutuhan yang sudah lama diharapkan masyarakat setempat.
“Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan ucapan terima kasih atas diterbitkannya surat permohonan usulan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut di Kepulauan Masalembu oleh Bupati Sumenep,” kata Juhairi, Selasa (1/9).
Menurutnya, kehadiran institusi negara yang memiliki tugas menjaga keamanan wilayah laut sangat dibutuhkan masyarakat Masalembu, terutama para nelayan.
Harapan tersebut, kata dia, tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat kepulauan selama ini menghadapi berbagai persoalan di wilayah perairan, termasuk aktivitas kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang dinilai dapat merusak ekosistem laut.
Di sisi lain, kecelakaan laut juga menjadi persoalan yang kerap terjadi di sekitar wilayah Kepulauan Masalembu. Karena itu, keberadaan Pos TNI AL dinilai dapat memperkuat respons terhadap berbagai situasi darurat sekaligus meningkatkan pengawasan aktivitas di laut.
“Keberadaan Pos TNI Angkatan Laut ini merupakan salah satu institusi negara yang sangat diharapkan oleh masyarakat Masalembu, khususnya masyarakat nelayan,” ujarnya.
Juhairi berharap usulan yang telah disampaikan Pemkab Sumenep tersebut mendapat respons positif dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan pihak terkait.
Ia juga berharap proses pembangunan tidak berhenti pada surat usulan, tetapi dapat berlanjut hingga terealisasi sehingga masyarakat Masalembu memperoleh dukungan keamanan dan keselamatan yang lebih kuat saat beraktivitas di laut.
“Saya berharap semoga permohonan usulan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut ini dapat segera mendapatkan respons positif dari Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia dan pihak terkait lainnya,” katanya. (*)
